Benhur Watubun: Kebijakan Efisiensi Anggaran Abaikan Realitas Daerah
Benhur Watubun, Ketua DPRD Provinsi Maluku yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku mengatakan kebijakan efisiensi anggaran belum menyentuh akar persoalan di wilayah timur Indonesia.
Berbicara saat membuka Dialog Publik “Bagaimana Nasib Maluku” yang digelar DPD PDI Perjuangan Maluku di Hotel Pacific, Ambon, Sabtu (17/5/2025), ia mengkritisi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dianggap terlalu sentralistik dan kurang mempertimbangkan kondisi riil daerah seperti Maluku.
“Efisiensi bukan hanya soal memangkas perjalanan dinas atau meniadakan rapat di hotel. Ini menyentuh jantung aktivitas ekonomi lokal. Ketika hotel tak lagi jadi tempat diskusi kebijakan, bagaimana nasib para pelaku UMKM yang bergantung pada sektor itu?” ujarnya.
Dalam pidatonya, Watubun menekankan pentingnya melihat efisiensi anggaran dalam konteks keadilan pembanguna, dimana Maluku masih bergelut dengan angka kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan infrastruktur yang menganga.
Data BPS 2024 menunjukan Maluku masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. “Jika Papua belum dimekarkan, kita masih masuk empat besar termiskin secara nasional.”
Tak hanya itu, ia juga menyoroti potensi tumpang tindih kebijakan nasional seperti Inpres 8 tentang Koperasi Merah Putih dan Inpres 9 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dinilai belum terintegrasi secara baik dengan kebutuhan daerah.
“Kalau negara mau efisiensi, mari mulai dari atas. Kabinet kita masih gemuk. Pertanyaannya: sudahkah efisien di pusat, sebelum menyasar daerah?” tegasnya.
Ia pun menyerukan perlunya keterlibatan aktif dari semua unsur masyarakat—akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, tokoh agama, hingga LSM—untuk menyumbang gagasan dalam proses perumusan kebijakan efisiensi agar tidak justru menjadi bumerang bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
“PDI Perjuangan bukan sekadar mesin politik. Ini adalah alat perjuangan rakyat. Dari forum ini, kita harap lahir Pattimura-Pattimura baru—bukan dengan senjata, tapi dengan gagasan dan komitmen membebaskan rakyat dari kemiskinan,” tutupnya sambil meresmikan pembukaan forum.
Dialog publik ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan relevan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk advokasi pembangunan yang lebih adil dan merata. (Oliv)
