Binda dan Pemprov Maluku Selenggarakan Forum Dialog Publik
Badan Intelijen Nasional Daerah (Binda) Maluku bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyelenggarakan Forum Dialog Publik, berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (21/10/2024).
Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka menjaga kondusiflvitas wilayah dan kesinambungan kebijakan (Sustainability Policy) pembangunan daerah pascatransisi kepemimpinan di Provinsi Maluku.
Acara dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, dan dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Badan Intelijen Daerah Maluku, Tokoh Agama, Pimpinan OPD Provinsi Maluku, para Akademisi dan Narasumber, serta Pimpinan OKP dan para pengurusnya.
Sadali atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan sinergi serta kolaborasi antarpemangku kepentingan, guna kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Penjabat juga memberikan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat, TNI/Polri, instansi dan lembaga lainnya, yang telah mendukung pemerintah daerah, sehingga proses demokrasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, yang telah terlaksana dengan baik, aman, terkendali dan sukses, dimana hal ini merupakan wujud pengabdian kita sebagai anak bangsa, dalam menjaga, merawat persatuan dan kesatuan melalui sinergi serta kolaborasi yang baik.
“Saat ini kita ada dalam tahapan kampanye Pilkada Serentak 27 November 2024, nanti akan melaksanakan pencoblosan untuk memilih Putra Daerah terbaik, guna memimpin Maluku 5 tahun kedepan,” kata Sadali.
“Untuk itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah, guna menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Maluku yang bisa berjalan aman, damai, kondusif dan demokratis,” tambahnya.
Sadali juga mendorong seluruh peserta untuk dapat memberikan saran, masukan, dan solusi terbaik untuk bersama-sama mengkaji dan merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini, seperti keberlanjutan Lumbung Ikan Nasional, Ambon New Port, Rancangan Undang-Undang Kepulauan, Blok Masela dan isu strategis lainnya, dimana hal ini sangat penting, mengingat Maluku membutuhkan ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, serta kebijakan strategis untuk mendorong tumbuhnya investasi, guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Maluku.
“Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan kebersamaan dan komitmen, seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menjaga konduksifitas daerah kita, sehingga investor merasa nyaman untuk berinvestasi di Maluku,” tutupnya. (Diskominfo/Ein)