Prabowo Perlu Bentuk Kementerian Urusan Kawasan Timur Indonesia
Presiden Terpilih Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan untuk membentuk Kementerian Urusan Kawasan Timur Indonesia. Keberadaan kementerian ini sangat strategis untuk mempercepat perkembangan pembangunan kawasan timur, karena lebih fokus dalam menangani berbagai program strategis di kawasan ini.
“Keberadaan kementerian bukan untuk membedakan kawasan, tetapi merupakan bentuk afirmasi atau keberpihakan terhadap upaya mempercepat laju pembangunan di kawasan agar dapat mengejar ketertinggalan yang ada. Presiden Gus Dur sangat tepat untuk membentuk kementerian urusan ini, hanya saja tidak tidak diteruskan presiden-presiden berikutnya. Sayang sekali, gagasan Gus Dur yang baik itu bukan dikembangkan tapi bahkan ditiadakan,” kata Tokoh Maluku Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Menurut dia, keberadaan kementerian urusan kawasan timur ataupun dengan nomenklatur lain dapat menjadi institusi yang mengkoordinasikan semua urusan pembanggunan di kawasan timur. Selain itu, keberadaan kementerian ini akan mempercepat upaya untuk mewujudkan Indonesia sentris yang di masa depan.
Keberadaan kementerian akan memudahkan dalam upaya melakukan pembangunan yang terintegral dan fokus pada target-target yang terukur. Kawasan timur ini sangat tertinggal dan sudah menjadi pengetahuan umum. Tetapi, sejauh ini tidak ada upaya nyata untuk mengatasi persoalan mendasar di kawasan timur secara holistik dan terintegrasi. Tidak ada keberpihakan yang kuat. Jadi, sampai kapanpun kawasan ini akan tertinggal, karena tidak ada upaya lebih. Hasil berbeda akan dicapai dengan cara berbeda. Kalau tanpa upaya lebih, maka nasib kawasan ini akan terus-menerus seperti ini.
“Sangat ironis, karena kawasan yang kaya sumber daya alam dan menjadi andalan di masa depan ini justru dikelola seperti penyedia cadangan bahan baku,” kata Engelina.
Cara mengelola Negara seperti ini justru akan semakin memperkuat kekecewaan. Kekayaan alam dikeruk, pertumbuhan ekonomi instan tumbuh karena investasi tambang yang juga tidak membawa kesejahteraan,” katanya menambahkan.
Engelina lebih jauh menyatakan ada harapan besar agar Prabowo memberikan perhatian yang nyata dengan membentuk kementerian khusus untuk mengurus kawasan timur. Apalagi bila melihat volatilitas geo-politik yang terjadi akhir-akhir ini di Indopasifik bahkan hingga ke “blue Pacific Countries” di Pasifik Selatan, maka kawasan timur Indonesia menjadi sangat strategis.
Ia melihat kunjungan Prabowo ke Canberra dan Papua Nugini bulan Agustus lalu salah satunya untuk lebih mempererat hubungan diplomatik dan persahabatan sesama negara tetangga. Harus digaris bawahi, yang bertetangga langsung adalah Kawasan Timur Indonesia, Papua, Papua barat, NTT, dan Maluku di pulau-pulau bagian selatan.
Hanya saja, katanya, keempat provinsi ini (sekarang sudah dimekarkan), menurut data BPS RI adalah empat provinsi termiskin di Indonesia.
“Perhatian yang nyata dengan membentuk kementerian untuk khusus mengurus kawasan timur. Ini bukan diskriminasi atau dianakemaskan, tetapi hanya kebijakan afirmasi terhadap kawasan ini. Kawasan timur butuh desain kesejahteraan, bukan hanya desain pertahanan militer. Masyarakat yang sejahtera lahir bathin merupakan Pertahanan Negara yang sangat kuat, ” tegas Engelina.
Menurutnya, kawasan timur ini sudah bertahun-tahun diperlakukan tidak adil. Contoh sederhana, APBD untuk DKI Jakarta saja sudah berkali-kali lipat dari total anggaran seluruh provinsi di kawasan timur. Di satu sisi, slogan Negara kesatuan begitu kuat, tetapi dalam praktik justru tidak menunjukkan praktik Negara kesatuan. Ketimpangan kawasan ini sudah sangat dalam, sehingga meskipun ada kementerian urusan kawasan timur tidak serta merta akan memperoleh hasil instan.
“Dibentuk saja belum tentu segera mengubah situasi, apalagi kalau tidak ada. Kalau mau jujur, hanya Presiden Gus Dur yang betul-betul menunjukkan keberpihakannya kepada kawasan timur. Tidak cukup hanya pidato dan slogan tetapi masyarakat menantikan tindakan nyata. Salah satunya melalui pembentukan kementerian kawasan timur,” tegas Puteri salah satu Pelopor Industri Migas Nasional JM Pattiasina ini.
Persoalan kawasan timur itu semua sudah jelas. Juga sudah beragam kajian dan program tetapi tidak mampu menjawab masalah mendasar, karena lemahnya tindakan dan keberpihakan. Jadi, tidak heran, kalau seluruh Tana Papua, Maluku, NTB dan NTT terpuruk sebagai provinsi yang masuk kategori miskin.
“Mau sampai kapan situasi ini dibiarkan? Pemilu dan Pilkada yang semarak menjadi tidak bermakna karena toh pada akhirnya kawasan ini tetap dalam ketertinggalan. Di satu sisi, kekayaan alam di laut, di tanah diangkut atau dieksploitasi sedemikian rupa dan tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat di kawasan ini. Sebab, ketika kekecewaan mencapai titik puncak akan menjadi persoalan yang sangat sulit bagi kelangsungan Negara ini,” jelas Engelina.
Engelina menjelaskan persoalan Papua yang berlarut-larut tidak lepas dari salah kelola yang dibiarkan dari tahun ke tahun, sehingga persoalan menjadi sangat kompleks. Akibatnya, pemerintah kebingungan sendiri untuk mengatasi persoalan Papua yang semakin hari bukan menunjukkan solusi penyelesaian justru semakin memperkuat perlawanan terhadap pemerintah pusat.
“Ini sebenarnya menjadi pelajaran yang berharga. Tetapi, rupanya itu belum cukup karena seringkali melahirkan tindakan dan sikap yang kontraproduktif dalam menangani masalah Papua,” tutur Engelina.
Dia berharap, Prabowo yang juga berdarah kawasan timur lebih menyadari persoalan di kawasan timur, sehingga benar-benar bisa melakukan tindakan yang tepat untuk mengurai masalah mendasar di timur.
“Saya sepakat dengan pernyataan Prabowo kalau orang Indonesia timur itu dikenal sangat loyal dan setia. Tetapi, sebenarnya ada kelanjutannya, jangan sampai ada kekecewaan yang memuncak maka bandul loyalitas dan kesetiaan itu akan bergerak ke titik yang berbeda,” katanya.
Engelina mencontohkan, misalnya, kalau loyalitas itu bergerak ke arah perlawanan, maka itu juga akan dilakukan dengan loyalitas yang tinggi. Untuk itu, jangan sampai loyalitas dan kesetiaan ini berubah karena kekecewaan yang mendalam, sehingga memaksa masyarakat berpikir untuk mencari jalannya sendiri untuk mencapai kesejahteraannya.
“Dalam situasi ini pemerintah akan berada dalam posisi yang dilematis, karena kekecewaan itu dibiarkan tumbuh akibat salah mengurus dan mengelola wilayah, sehingga tidak tercapainya keadilan sosial di kawasan,” katanya.
Menurut Engelina, Prabowo bisa saja mengakomodir figur dari kawasan timur untuk masuk dalam kabinet mendatang. Tetapi, secara pribadi, Engelina lebih respek kepada figur-figur yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada kawasan timur.
“Sudah terbukti, percuma saja ada menteri dari timur, tetapi kawasan ini tetap begini-begini saja. Jadi, saya berharap, semoga Prabowo bisa membentuk Kementerian Urusan Kawasan Timur dengan kewenangan yang mumpuni, karena ini lebih startegis dalam upaya mamacu kemajuan di kawasan ini,” jelasnya.
Dia menegaskan, tentu semua paham urusan kabinet merupakan hak prerogative presiden. Tetapi, kalau presiden bisa mengakomodir kepentingan partai politik, berarti kepentingan kawasan juga bisa diakomodir.
“Jangan sampai kepentingan partai politik mendominasi tata kelola Negara, karena ini bisa kontraproduktif, karena partai politik memiliki kaki di parlemen dan pemerintahan. Kalau begini, siapa kontrol siapa menjadi tidak jelas. Meskipun pemerintahan perlu mendapat dukungan yang kuat di parlemen, tidak boleh terjadi dimana pemerintahan dikooptasi partai politik dengan praktik politik dagang sapi. Jangan sampai sistem presidensil tetapi prakteknya parlementer. Ini perlu dikoreksi. Biarkan kritik dari parlemen itu hidup tanpa harus menjadi oposisi atau sebaliknya parlemen menjadi yes man karena menjadi pendukung pemerintah,” tegasnya.(*)
