Sadali Pimpin Rapat Program Swasembada Pangan
Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie memimpin rapat program swasembada pangan, sesuai arahan Rakornas mengenai program intensifikasi dan ekstensifikasi pangan serta diversifikasi pangan lokal.
Rapat digelar di Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/11/2024), dan diikuti Kabinda Maluku, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin beserta para Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, unsur TNI Polri, dan stakeholder terkait.
Sadali dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menargetkan swasembada pangan terwujud dalam tiga tahun ke depan.
“Kami harapkan bagi Bupati, Walikota, yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar segera ditindaklanjuti,” kata Sadali.
Saat ini baru 5 kabupaten yang sudah memiliki Perda tersebut.
Beras sagu
Sadali menambahkan, ada beberapa komoditas di Provinsi Maluku yang masih defisit, seperti beras, bawang merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, daging sapi, hal inilah yang mendorong swasembada pangan menjadi hal yang perlu diperhatikan bersama, karena perlu mengatasi defisit terhadap kebutuhan pangan di Provinsi Maluku.
Ia berharap semua pihak fokus dan serius mengatasi masalah kurangnya komoditas pangan itu, apalagi jikan melihat lahan produktif yang ada di 11 kabupaten/kota.
Ia juga menyatakan tekad pemerintah daerah untuk memproduksi beras berbahan baku sagu, jagung, maupun sukun.
“Dengan memanfaatkan pangan lokal, jika terjadi kelangkaan pangan diharapkan masing-masing daerah bisa mempertahankan diri dengan pangan lokal yang dimiliki,” kata Sadali.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, maka diharapkan ada sinergi antara Pemerintah Pusat, BUMN, Instansi Vertikal, Kabupaten Kota, serta TNI Polri dalam mewujudkan swasembada pangan melalui perluasan area tanam padi sawah.
“Saya berharap ada keseriusan dari semua pihak untuk bersama-sama mengimplementasikan apa yang menjadi harapan Presiden Republik Indonesia,” kata Sadali (Diskominfo/Ein)
